Pemaksaan Kehendak Yang Tak Beradab

Segala bentuk pemaksaan kehendak yang tak beradab dalam bentuk apapun, adalah pertentangan dengan semangat serta jiwa demokrasi

Setelah reformai 98 Pancasila seolah hilang, tidak ada lagi pejabat-pejabat resmi yang mengutip Pancasila lagi dalam setiap pidatonya. Di kampus-kampus dan media juga hilang. Padahal sebelum itu banyak sekali kutipan Pancasila. Pada masa pemerintahan Orde Baru nasib Pancasila juga tidaklah menguntungkan. Pancasila hanya ditempatkan di sebuah sudut sejarah, kemudian digantikan dengan P4. Pancasila dari ideologi terbuka menjadi ideologi tertutup sehingga tak bisa ditafsirkan lagi. Demikian pula setelah reformasi 98, Pancasila juga hilang dari publik.

Ada pula pengelompokan dan gerakan politik jangka pendek yang menyebut diri sebagai kelompok dan gerakan nasionalis sekaligus mencap kelompok lain sebagai bukan nasionalis dan tidak Pancasilais. 

Nilai-nilai Pancasila yang tidak lagi mengakar dan hampir menghilang, bangsa ini telah diterpa oleh berbagai isme-isme baru sebagai alternatif pilihan. Akibatnya orang Indonesia, khususnya kaum muda dengan budaya yang ada, cenderung memilih ideologi selain Pancasila yang dinilai lebih baik dan menguntungkan. Arus globalisasi dipercaya telah menenggelamkan posisi ideologi negara yang penuh dengan nilai kebangsaan. Praktik liberalisasi, individualistik, dan sekulerisasi yang turut serta dalam globalisasi lebih diminati. Inilah kondisi umum yang menimpa para elit dan masyarakat akar rumput Indonesia yang menjelma menjadi radikalisasi masa

Radikalisme bukan sebuah original product  Indonesia, namun sesungguhnya radikalisme adalah paham impor sebab jatidiri masyarakat Indonesia adalah pencinta damai. Ideologi Pancasila tidak akan melahirkan paham radikal yang mendorong penganutnya bertindak dan bersikap kontraproduktif. Jika demikian, mengapa paham ini bisa masuk dan berkembang di Indonesia? Bukankah kita memiliki alat penyaring hal-hal baru, temasuk ideologi? Apakah ideologi Pancasila yang menjadi andalan dan ciri negara kita tidak lagi pada posisi dan fungsinya?  

Tindakan Anarkis Para Demonstran di Medan

Peristiwa tragis yang merenggut jiwa seorang ketua DPRD Sumatera Utara adalah akibat tindakan anarkis para demonstran di Medan sungguh menyayat hati. Tragedi yang justru terjadi di tengah eforia menjelang Pemilu yang digemakan sebagai Pesta Demokrasi, telah menorehkan catatan hitam pada sejarah demokrasi negeri ini. Apa sesungguhnya yang sedang melanda bangsa ini? Berita mengenai pertikaian, perseteruan hingga tawuran seakan sudah menjadi menu sehari-hari dalam tahun-tahun terakhir ini.

Berita demi berita tersebut tak dapat dipungkiri menggambarkan masih lemahnya fondasi demokrasi di negeri ini. Tegaknya demokrasi yang kerap digaungkan dan dibanggakan di negara ini ternyata masih sebatas eforia penyelenggaraan berbagai pilkada dan pemilu saja. Tidak lebih dari itu. Bahkan hasil pilkada dan pemilupun masih acap memicu perseteruan antar kandidat berikut elit politik maupun partai yang menaungi. Tak jarang perseteruan berujung pada tindakan anarkisme dari massa pendukungnya.

Atmosfir demokrasi belum tercipta di republik ini. Semua bentuk anarkisme itu sesungguhnya adalah wujud penyimpangan paling mendasar terhadap hakikat dan nilai demokrasi. Pada saat anarkisme terjadi, maka pada saat itulah demokrasi mati. Kehidupan berdemokrasi belum mengurat akar dalam keseharian masyarakat.

Mungkin kurangnya contoh tauladan dari para elit politik maupun para tokoh masyarakat membuat bangsa ini lambat belajar berdemokrasi. Bisa jadi, kebiasaan aparat keamanan yang kerap melakukan tindakan-tindakan repressive dalam menangani setiap bentuk demonstrasi, membuat tindakan seperti itulah yang diserap dan dipahami oleh masyarakat sebagai bentuk penyelesaian masalah.

Sejatinya Demokrasi adalah kebesaran jiwa untuk menerima segala bentuk perbedaan, termasuk di dalamnya perbedaan pendapat. Demokrasi adalah kesadaran untuk menghargai hak dan kewajiban masing-masing pihak serta menggunakannya dengan cara-cara yang prosedural dan elegan. Demokrasi adalah kemauan untuk mendengarkan, dan tidak hanya menuntut untuk didengarkan. Sehingga segala bentuk pemaksaan kehendak adalah bukan demokrasi.

Main Hakim Sendiri

Ada sebuah Video di yang beredar di Internet, sepasang remaja sedang berpacaran di kebun teh yang kepergok warga.  Apa yang dilakukan oleh para lelaki yang memergokinya, sungguh mencerminkan perbuatan yang merendahkan martabat wanita. Anak remaja wanita itu tidak telanjang, tetapi terlihat tangan seorang lelaki berusaha menarik celana panjang wanita itu yang sudah melorot. Sementara pria pasangan remaja wanita tersebut hanya menunduk ketakutan.  Inilah potret masayarakat kita, justru berbuat yang diluar batas norma lebih dari pelaku mesra pasangan remaja tersebut.

Pencuri sepatu dihajar, bus menabrak dibakar, dicurigai langsung  tewas dihakimi dan itu sudah menjadi keseharian didalam masyarakat kita.  Timbul sebuah pertanyaan, mengapa masyarakat dapat berbuat ekstrem diluar batas nilai didalam kehidupan sosial masyarakat itu ?.  Adalah sebuah kondisi masyarakat yang terbentuk dari masyarakat yang hidup dalam kesenjangan sosial berkepanjangan. Dalam situasi keseharian, kondisi ekonomi yang tidak membaik adalah sebagai penyebab utama masyarakat hidup dalam tekanan.  Namun pada dasarnya kesenjangan sosial dapat disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat sehingga mencegah dan menghalangi seseorang untuk memanfaatkan akses atau kesempatan-kesempatan yang tersedia.

 

Ledakan emosi  massa menjadi menakutkan dan menjadi kekuatan yang luar biasa besar jika dipolitisir.  Perebutan lahan komersial misalnya sering menimbulkan bentrok antar massa dan seyogyanya pemerintah memahami bahwa makin dalam jurang kondisi sosial masayarakat pada akhirnya akan menimblkan kerawanan politik. Kita tidak dapat menjudge masyarakat begitu saja tetapi harus melihat dan mengkaji latar belakang mengapa emosi massa mudah tersulut.