Runtuhnya Kepercayaan Terhadap Pemerintah

Tindakan penyerangan yang dilakukan kelompok massa sepertinya tak pernah berhenti. Dengan alasan atas nama agama, sekelompok massa melakukan tindakan anarkis. Kasus terbaru adalah penyerangan warga Ahmadiyah di Pandeglang, Banten, dan perusakan fasilitas umum dan rumah ibadah di Temanggung, Jawa Tengah, yang merupakan buntut dari ketidakpuasan massa atas tuntutan jaksa terhadap pelaku penistaan agama dalam sidang pengadilan di daerah itu.

Ini salah siapa? Ada yang menuding kekisruhan di tengah masyarakat akhir-akhir ini merupakan bukti ketidakmampuan pemerintah menjamin rasa aman masyarakat. Ada pula yang berkesimpulan kebengisan massa sebagai bukti kepercayaan rakyat terhadap pemerintah telah runtuh. Meski masih perlu diuji, pendapat tersebut bisa jadi benar. Sangat mungkin terjadinya kekerasan massal karena pemerintah memang tidak mampu atau akibat pengabaian, khususnya oleh aparat. Beberapa alasan yang mencuat terasa relevan apabila melihat kondisi akhir-akhir ini. Ketidakpuasan muncul di mana-mana, mulai dari hal-hal kecil semisal banyaknya gangguan yang dialami masyarakat dalam kesehariannya-seperti gangguan dari pengamen di atas kendaraan umum, pengemis, copet, semrawutnya angkutan-sampai pada penegakan hukum yang jauh dari memuaskan, termasuk perang terhadap koruptor yang masih sebatas pidato alias wacana. Tidak berlebihan jika akhirnya di antara tokoh masyarakat ada yang berpendapat pemerintah tidak mampu menjalankan fungsinya dan beranggapan negara hanya ada ketika hendak mengurus kartu tanda penduduk, surat nikah, dan sejenisnya. Kesulitan ekonomi, mahalnya pendidikan dan pelayanan kesehatan, belum terjaminnya rasa aman, buruknya penegakan hukum, dan lainnya, menjadi alasan menuding pemerintah antara ada dan tiada. Bisa jadi akibat merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, masyarakat dari kelompok/organisasi tertentu akhirnya mengambil langkah sendiri-sendiri, termasuk terkait dengan keberadaan kelompok Ahmadiyah, serta ketidakpercayaan terhadap pengadilan di Temanggung. Karena tak percaya pemerintah serius menyikapi keberadaan Ahmadiyah yang dirasakan agama tertentu menimbulkan gangguan, tak yakin pengadilan bertindak adil, maka massa akhirnya bertindak dengan cara mereka sendiri. Pemerintah bukan saatnya berkelit dan sibuk melakukan pencitraan. Tidak ada waktu lagi terus berwacana, termasuk mengeluarkan pernyataan menyesalkan, mengutuk, mengecam, dan pernyataan bombastis lainnya, tapi tidak berbuat apa-apa. Yang dibutuhkan sekarang adalah tindakan nyata, jika tidak ingin kebrutalan massa terus berkembang bagai penyakit menular. Pemerintah harus meraih kembali kepercayaan rakyat dengan kerja, perbuatan, bukan dengan janji-janji kosong. Jika tidak lekas bertindak, bisa jadi komentar dan berbagai penilaian yang berkembang justru berubah jadi penghasut. Itu tentunya akan memperberat tugas pemerintah. Betapa banyaknya sekarang yang mempersoalkan hak asasi manusia (HAM), menyatakan bahwa HAM warga Ahmadiyah telah dilanggar dan menyatakan pembelaan habis-habisan. Tapi tak sedikit di antara mereka lupa esensi atau pokok persoalan bahwa keberadaan Ahmadiyah sendiri justru menimbulkan gangguan (HAM) bagi kelompok agama tertentu. Jika penilaian ini dibiarkan berkembang, bukan mustahil akan memperkeruh keadaan. Kita mengutuk tindakan penyerangan massal atas nama apa pun, termasuk dengan alasan demi agama. Karena itu, pelakunya harus ditindak sesuai hukum yang berlaku. Tetapi kita juga tak ingin peristiwa itu dimanfaatkan pembonceng gelap, yang dengan alasan tertentu termasuk HAM, menjadikan kasus penyerangan untuk menyudutkan kelompok bahkan agama tertentu. Karena itu, pemerintah harus bertindak cepat, tegas, langsung menusuk pokok persoalan. Galing Priyatna Pohan Mahasiswa Fisipol Unsyiah Jalan Abdul Tun Razak No. 140A Banda Aceh - NAD