Indonesia merupakan negara yang memiliki modal dasar terlengkap untuk menjadi bangsa yang maju, sejahtera, dan berdaulat. Wilayah teritorial Indonesia berupa negara kelautan terbesar di dunia yang 75% wilayahnya berupa laut. Tekad presiden dan wapres terpilih Jokowi dan JK untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia merupakan pilihan kebijakan yang sangat tepat.
Kekuatan sumber daya manusia sebesar 250 juta orang penduduk adalah terbesar keempat di dunia setelah Tiongkok, India, dan AS. Jumlah penduduk usia produktif lebih banyak ketimbang yang berusia tidak produktif (bonus demografi), dengan jumlah kelas menengah yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Modal kekayaan alam yang melimpah dan beragam di darat ataupun lautan. Serta posisi geoekonomi yang sangat strategis di jantung pusat perdagangan global. Sekitar 45% dari seluruh komoditas dan barang yang diperdagangkan di dunia dengan nilai US$1.500 triliun per tahun diangkut melalui laut Indonesia (UNCTAD, 2010).
Agenda mewujudkan pembangunan Indonesia se bagai poros maritim dunia dimaksudkan Indonesia sebagai negara maritim menjadi rujukan masyarakat dunia dalam hal kemajuan iptek, kemakmuran, keadilan, dan perdamaian di antara bangsa-bangsa di wilayah lautan. Perlu empat kelompok kebijakan yang berintin dimensi ekonomi mencakup program pembangunan.
Pertama ialah revitalisasi sektorsektor ekonomi kelautan yang selama ini sudah berjalan, seperti perikanan tangkap, perikanan budi daya, pertambangan dan energi, pariwisata bahari, transportasi laut, dan industri dan jasa maritim.
Kedua, pengembangan sektor-sektor ekonomi kelautan yang baru, seperti industri bioteknologi kelautan, industri air laut dalam, offshore aquaculture, energi terbarukan dari laut (pasang surut, gelombang, biofuel dari alga laut, dan OTEC); dan sumber daya kelautan nonkonvensional lainnya.
Ketiga, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis industri yang inovatif dan ramah lingkungan di kawasankawasan pesisir di sepanjang alur laut kepulauan Indonesia, pulau-pulau kecil, dan wilayah perbatasan.
Keempat, pengembangan konektivitas kelautan (tol laut) terdiri dari pengembangan armada kapal, pelabuhan, dan industri galangan kapal. Sistem regular liner services (RLS) seyogianya digunakan dalam penguatan dan pengembangan armada angkutan laut. Setiap pelabuhan harus dihubungkan dengan wilayah darat (hulu) melalui berbagai moda transportasi, baik sungai, darat, maupun udara. Di setiap pelabuhan utama juga harus dibangun basis logistik dan kawasan industri modern.
Untuk menunjang kekuatan maritim, perlu modal alutisista, profesionalitas TNI yang mumpuni dan pengembangan tehnologi militer. Jika kekuatan keamanan laut kita tinggi, bisa menambah daya tawar Indonesia di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik, bahkan diperhitungkan dunia. Pengembangan teknologi militer penting untuk mendukung dan merealisasikan gagasan besar tentang poros maritim dunia. Banyak peralatan militer bisa dimanfaatkan bagi kehidupan masyarakat kepulauan, jadi harus ada sinergi antara riset industri dan pertahanan untuk mendukung kemampuan industri maritim yang kuat, eksplorasi kekayaan alam demi kepentingan ekonomi masyarakat kelautan supaya dapat berjalan maksimal.
Aspek keuangan untuk mendukung pembangunan ekonomi kelautan semacam itu diperlukan lembaga perbankan khusus untuk pembiayaan sektor-sektor ekonomi kelautan dengan suku bunga relatif rendah dan persyaratan pinjam yang relatif lunak seperti halnya di negara-negara ASEAN dan emerging economies lainnya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar