. Melacur Tidak Melanggar Undang-undang di Indonesia

Melacur Tidak Melanggar Undang-undang di Indonesia

Permasalahan pelacuran merupakan hal yang klasik orang mengasumsikan keberadaannya sejak adanya peradaban manusia. Kasus pelacuran muncul lagi di publik dengan serentetan kasus mulai dari prostitusi online, prostitusi di apartemen, hingga prostitusi yang melibatkan kalangan artis. Kasus prostitusi artis yang terjadi beberapa waktu yang lalu membuat masyarakat melek terhadap hukum. Bahwa pekerja sex komersial dan pengguna jasa tidak diperkarakan. Yang jadi pertanyaan sederhana adalah di mana hukum Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan ini?


Lemahnya penegakan hukum terkait prostitusi di Indonesia terlihat dengan makin berkembangnya media yang digunakan dalam praktek prostitusi. Proses penegakan hukum lemah, sehingga mereka yang melakukan pelacuran terutama laki-laki lolos dari jeratan hukum. Undang-undang hanya memungkinkan untuk menjerat mucikari tapi tidak menyentuh pelacur dan pria hidung belang pelanggannya. 

Berdasarkan Pasal 296 KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”. Pasal 506 KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun” Hanya kedua pasal KUHP tersebut yang dapat menjerat kegiatan prostitusi di Indonesia. Permasalahannya Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP hanya menjatuhkan hukuman kepada mucikari yang menjual seseorang yang ada di dalam kegiatan prostitusi. Tidak ada ketentuan hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna atau pemakai dari jasa prostitusi.

Belum ada hukuman pidana dan pidana denda bagi pengguna jasa di dunia prostitusi. Hal ini mengakibatkan kekosongan hukum terhadap pengaturan pengguna jasa prostitusi, sehingga penegakan hukum terhadap prostitusi belum dapat dilakukan secara komprehensif. Jadi pelacuran di Indonesia tidak melanggar hukum kecuali makelar perantara pelacuran atau yang biasa disebut mucikari.

Hukum harus peka terhadap situasi transisi di sekitarnya, hukum tidak saja dituntut menjadi sistem yang terbuka, tetapi juga harus mengandalkan keutamaan tujuan. Negara ini memang tidak berdasar atas agama, tapi nilai-nilai agama perlu jadi pertimbangan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa. Semua agama di Indonesia melarang pengikutnya jadi pelacur. 

Tidak ada komentar:

.

.
.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...