. Krisis Suriah

Krisis Suriah



Kampanye yang digalang para aktivis prodemokrasi Suriah di berbagai jejaring sosial di internet dimaksudkan untuk memicu aksi protes besar-besaran, seperti yang terjadi di Tunisia dan Mesir.  Sedangkan umlah korban tewas dari 18 bulan kekerasan di Suriah mencapai angka 31.000

 
Pemberontakan di Suriah dimulai pada Maret 2011. Berawal dari unjuk rasa damai di provinsi-provinsi yang miskin di negara itu. Ketika aparat keamanan menindas para pengunjuk rasa hingga menewaskan ribuan orang, protes pun berkembang dan memanas hingga memicu pemberontakan bersenjata.
Rezim Assad selalu berdalih, bahwa pasukannya memerangi teroris asing dan geng-geng kriminal. Assad juga membantah yang sedang terjadi di negaranya adalah revolusi seperti yang dialami Libya, Mesir, atau Tunisia.

Badan urusan pengungsi PBB mengatakan 230.000 warga Suriah mengungsi sejak perlawanan terhadap rezim Assad dimulai tahun lalu. Menurut PBB, lebih dari 7.500 orang terbunuh dalam 12 bulan terakhir. Kelompok-kelompok aktivis mengatakan, jumlah korban tewas bahkan sudah melewati angka 8.000.
Salah satu perbedaan utama Suriah dengan negara-negara seperti Mesir, Tunisia, Jordania, dan Yaman adalah sikapnya yang tidak mau berhubungan dengan AS dan terus menentang Israel.

Campurtangan Kekuatan Asing
Camputangan negara-negara NATO untuk menyelesaikan konflik internal di negara-negara asing melalui kekuatan militer seperti aksi intervensi terhadap Libya membakar perang sipil besar-besaran.
Negara tetangga Suriah yaitu Turki didukung dan negara-negara NATO menekan Suriah dengan rencana menjatuhkan sanksi ke Suriah meski sebuah resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah dipatahkan veto oleh Rusia dan Cina.
Tank-tank Turky diperbatasan Suriah

Pasca Veto Rusia dan China ditanggapi Perdana Menteri Tukri Recep Tayyip Erdogan dengan mengatakan tidak akan menghentikan Turki dan beberapa negara lain, termasuk Uni Eropa, untuk penjatuhan sanksi-sanksi terhadap Suriah.

Sementara Rusia tidak tinggal diam atas tekanan sebuah resolusi tidak seimbang pada rezim yang berkuasa di Suriah, untuk menyerah pada tuntutan oposisi sepeti yang terjadi pada Libya.

Dukungan Rusia Atas Rejim Berkuasa Suriah
Uni Soviet (sebelum bubar menjadi Rusia) adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Suriah pada tahun 1946. Hubungan Uni Soviet-Suriah semakin kuat setelah Presiden Hafez Assad, ayah Presiden Suriah sekarang, memegang kekuasaan di Damaskus pada tahun 1970.

Setelah penasihat militer Uni Soviet diusir dari Mesir pada tahun 1972, Uni Soviet semakin mengandalkan Suriah yang diperintah partai sosialis Baath untuk memperkuat pengaruhnya di Timur Tengah. Peralatan militer Uni Soviet semakin mengalir banyak ke Suriah saat itu. Uni Soviet juga menjadi jaminan bagi dukungan politik Suriah di pentas internasional.

Hubungan strategis Rusia- Suriah itu tergambarkan pula ketika Rusia pada tahun 2005 menghapus 75 persen utang Suriah kepada Rusia. Sebagian besar utang Suriah kepada Rusia berasal dari pembelian senjata buatan Rusia oleh Suriah. Utang Suriah terhadap Rusia saat itu mencapai 13 miliar dollar AS.

Meski Rusia terpaksa menghapus sebagian besar utang Suriah ke Moskwa, ekspor peralatan militer Rusia ke Suriah justru naik antara 7 dan 10 persen sejak saat itu.

Di tengah gencarnya aksi unjuk rasa antirezim Presiden Assad di berbagai kota di Suriah, Rusia saat ini justru mengirim 60 ton senjata, lengkap dengan suku cadangnya.

Rusia dan Suriah bulan lalu berhasil mencapai kesepakatan untuk menyuplai Suriah dengan 130 pesawat jet tempur tipe Yak-130 dengan nilai kontrak 550 juta dollar AS dan kontrak bisnis peralatan militer lainnya senilai 700 juta dollar AS.

Neraca perdagangan Rusia-Suriah saat ini mencapai nilai hampir dua miliar dollar AS, khususnya dalam kerja sama di bidang minyak dan gas.

Sejumlah pengamat mengatakan, dukungan tanpa batas Rusia atas Suriah saat ini hanya semata untuk menghentikan hegemoni Amerika Serikat di Timur Tengah. Rusia ingin menunjukkan bahwa Barat, khususnya AS, tidak bisa bergerak semena-mena secara sepihak.

Namun, bagi pengkritik, tindakan Rusia menggunakan hak veto, untuk menggagalkan rancangan resolusi Arab-Barat di forum DK PBB, lebih banyak membawa kerugian daripada keuntungan bagi Rusia. Kini banyak tangisan warga di Suriah yang merasa terancam setiap hari. Pemerintah Suriah seperti tidak peduli pada tuntutan sah rakyat soal demokrasi.

Dukugan Penuh Pemerintah Iran
Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad mengatakan, perkembangan hubungan bilateral Iran dengan Suriah tidak memiliki batas. Ahmadinejad pun menegaskan, Iran akan terus melakukan berbagai upaya untuk semakin meningkatkan hubungan kedua negara.

"Pemerintah Suriah telah melakukan reformasi melalui cara yang benar, tergantung pada sikap rakyat Suriah yang ingin menggagalkan musuh dalam sebuah konspirasi yang tidak akan menghasilkan apa-apa," ujar Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad ketika menerima kunjungan dari Wakil Menteri Luar Negeri Suriah Fayssal Mikdad seperti dikutip SANA Rabu, (28/2/2012).

Ahmadinejad juga menambahkan Pemerintah Suriah tidak hanya melawan kelompok teroris bersenjata di negaranya. Namun juga melawan sebuah proyek global yang dirancang untuk melawan negara itu.

"Pemerintah Suriah tidak hanya melawan kelompok teroris, namun juga sebuah proyek global melawan negara, melawan musuh-musuh yang sama yang ingin menyerang Iran," ujarnya.

Presiden Ahmadinejad juga mengkritik sikap Liga Arab yang mendesak Suriah untuk menjadi sebuah negara demokrasi sementara sejumlah negara Arab itu disebutnya tidak pernah mengadakan pemilu.

Dalam pertemuan yang terjadi di Teheran itu kedua belah pihak dikabarkan membahas sejumlah isu termasuk di antaranya terkait dengan perkembangan situasi terakhir yang terjadi di Suriah. Wamenlu Suriah Fayssal Mikdad juga berkonsultasi dengan Presiden Ahmadinejad untuk mencari solusi guna melindungi integritas wilayah Suriah dan mengakhiri pemberontakan bersenjata di negara itu.

Pengamat politik Timur Tengah Zuhairi Misrawi mengatakan, Iran akan berjuang sampai titik darah penghabisan agar rezim Suriah pimpinan Bashar al-Assad tidak terguling. Ini disebabkan Suriah adalah mitra Iran yang tersisa di kawasan Timur Tengah.

"Mitra strategis Iran di Timur Tengah itu tinggal Suriah. Jadi ini adalah perjuangan terakhir untuk membangun peta kekuatan Iran di Timur Tengah," ujar Zuhairi, ketika ditemui di Gedung PBNU, Jakarta.

"Menurut saya Iran akan memperjuangkan Suriah sampai titik darah penghabisan agar rezim ini tidak bisa digulingkan," imbuhnya.

Namun menurut Zuhairi pula Iran sesungguhnya tidak dapat mengabaikan kekuatan lain di Timur Tengah terutama Mesir. "Dukungan Mesir terhadap upaya untuk menggulingkan rezim Bashar al-Assad itu menurut saya adalah upaya untuk mempermudah transisi politik di Suriah," ungkap Zuhairi.

Akar Masalah Konflik
Suriah merupakan negara di wilayah Syam yang berbatasan langsung dengan Turki di sebelah utara, Palestina dan Jordania di sebelah selatan, Lebanon dan Laut Tengah di Barat dan Irak di Timur. Karenanya secara geografis dapat dikatakan bahwa Suriah adalah penghubung antara dua benua, Asia dan Afrika.

Letak yang strategis tersebut menjadikan Suriah sebagai wilayah yang diperebutkan berbagai unsur kekuatan global.  Pada mulanya Suriah merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Dinasti Utsmaniyyah yang berpusat di Turki. Namun, pada tahun 1918 dengan dukungan dari Inggris, akhirnya Suriah memisahkan diri dari Daulah Utsmaniyah dan pada tahun 1920 membentuk negara Republik Arab Suriah (Al-Jumhuriyyah Al-Arabiyyah As-Suriyah). Pada tahun 1958-1961 Suriah bergabung dalam pan-Arabisme setelah akhirnya memisahkan diri akibat kudeta militer yang dipimpin oleh Abdul Karim Nahlawy yang tidak lain adalah pengikut Syiah Alawiyah.

Pasca kudeta militer, peta politik di Suriah dikuasai oleh Partai Sosialis Ba’ats (Hizb Al-Ba’ats Al-Isytiraki) yang mayoritas anggotanya berasal dari kalangan Syiah Alawiyah. Melalui partai Ba’ats inilah kelompok Syiah Alawiyah berhasil menguasai peta politik Suriah. Hal tersebut tidak terlepas dari dukungan militer yang sejak semula didominasi Syiah. Kelompok ini berhasil memperluas kekuatan militer serta membentuk undang-undang guna membatasi pergerakan kelompok oposisi yang sebagian besar bermazhab Sunni dibawah kendali Ikhwanul Muslimin.

Sementara itu dibidang ekonomi, kelompok Syiah Alawiyah yang merupakan minoritas dengan jumlah sekitar 15 persen dari 26 juta penduduk, mampu menguasai berbagai sektor perekonomian di Suriah. Struktur ekonomi Suriah yang berbasis pada sektor perminyakan pun sebagian besar dikuasai oleh keluarga, pejabat partai Ba’ats dan pihak militer. Sikap diskrimanisi yang dilakukan rezim Asad tersebut menimbulkan kecemburuan sosial dari kalangan Sunni hingga berujung pada berbagai macam bentuk perlawanan di beberapa wilayah.  

Sejak Syiah Alawiyah berhasil menguasai Partai Ba’ats pada 1955 sentimen anti Sunni pun mengemuka di Suriah. Operasi militer kerap dilakukan pemerintah di beberapa wilayah seperti di Hama pada Februari 1982 yang mayoritas penduduknya Sunni.

Perkembangan terakhir pada Februari 2012, pemerintah Asad telah melakukan hal yang sama dengan memborbardir kota Hama hingga mengakibatkan tewasnya ribuan orang di kota tersebut. Dunia internasional seolah menutup mata terhadap kekejaman rezim Asad yang menurut catatan Gerakan Perubahan Nasional Suriah, tentara Assad telah membunuh lebih dari 15.000 orang di beberapa provinsi Suriah.

Nampaknya, sulit memprediksi kapan konflik di Suriah akan berakhir dan menyusul keberhasilan “Arab Spring” di Tunisia, Mesir dan Libya yang telah mampu melakukan reformasi sistem pemerintahan. 
Dukungan kekuatan Iran tetangga sebelah timur Suriah serta perlindungan Rusia dan China yang mempunyai kekuatan hak veto di Dewan Keamanan PBB, menjadikan krisis Suriah sulit diprediksi kapan berakhir.

Demokratisasi Yang Gagal
Sama halnya dengan negara-negara Timur Tengah lainnya, Suriah merupakan negara yang juga terimbas badai revolusi. Sudah setahun revolusi  yang dimotori para aktivis pro-perubahan tersebut berlalu. Namun, situasi politik di Suriah belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Bahkan Basyar Asad bersikeras akan tetap mempertahankan kekuasaannya walaupun harus menggunakan jalur kekerasan.

Sikap otoriter rezim Basyar Asad tersebut akhirnya memunculkan gelombang demonstrasi yang menuntut Presiden Basyar Asad mundur dari jabatannya. Para demonstran tersebut menuntut Presiden Basyar Asad untuk melakukan langkah-langkah terkait reformasi politik dan pelaksanaan Pemilu dalam waktu dekat. Tuntutan para demonstran tersebut dijawab pemerintah dengan merombak struktur parlemen dan pemerintahan, namun rakyat tetap menolak karena mereka menganggap struktur pemerintahan masih dijabat orang-orang lama yang tidak lain adalah sekutu dekat Asad. 

Suhu politik di Suriah pun semakin memanas setelah pemerintah melakukan operasi militer di beberapa kota termasuk di wilayah Khalidiyah provinsi Homs yang telah menewaskan ribuan orang. Kekejaman yang dilakukan pemerintah pemerintah Suriah tersebut mendorong PBB melalui dewan keamanan PBB untuk mengeluarkan resolusi terhadap Suriah. Namun, resolusi tersebut gagal setelah Cina dan Rusia menolaknya. Sementara itu, negara-negara Barat seperti AS, Perancis dan Inggris menyatakan bahwa pemerintah Suriah tidak lagi sah dan menuntut Presiden Asad melepaskan jabatannya.

Reaksi internasional tersebut ditanggapi oleh pihak oposisi di Suriah dengan membentuk Dewan Nasional Suriah sebagai wadah pemersatu bagi gerakan oposisi Suriah termasuk gerakan oposisi terbesar Ikhwanul Muslimin. Guna menandingi kekuatan militer rezim Al-Asad dan melindungi para demonstran, Riyadh Al-Asad yang sebelumnya menjabat sebagai  pemimpin angkatan udara Suriah membentuk Tentara Pembebasan (Al-Jays Al-Hurr) Pembentukan Tentara Pembebasan tersebut jelas semakin memperuncing konflik antara pendukung rezim Al-Asad dengan kubu oposisi.

Dewan Nasional Suriah yang sejak semula bertujuan untuk menggalang aspirasi kelompok oposisi belum sepenuhnya berfungsi malah semakin menemui banyak rintangan baik dalam tataran nasional, regional maupun internasional. Di dalam negeri pemerintah Basyar Asad yang didukung Rusia dan Cina terus melakukan penyerangan terhadap kelompok oposisi di beberapa daerah. Rusia dan Cina merupakan dua negara yang mempunyai kepentingan di Suria.

Kota Latakia dan Tartus merupakan basis armada laut Rusia. Karenanya, baik Rusia mapun Cina tidak menginginkan  jika hegemoni AS dengan demokrasi Liberalnya masuk ke Suriah yang dapat mengganggu kepentingan Rusia.

Kegalauan Dunia Barat
Sementara itu Israel yang merupakan sekutu dekat AS sangat diuntungkan dengan berlarutnya konflik yang terjadi di Suriah.. Dengan berlarutnya konflik, Israel dapat leluasa menyerang Hamas di Jalur Gaza yang selama ini mendapat bantuan dari negara-negara Arab seperti Suriah dan Jordania. Senada dengan Israel, AS yang pada mulanya mendukung revolusi Suriah justru semakin khawatir jika kelompok Islam memimpin Suriah seandainya revolusi berhasil, karena jelas akan menghambat kepentingan AS di Timur Tengah terutama dalam mendukung Israel.

Terdapat beberapa alasan mengapa selama ini AS terkesan membiarkan krisis yang terjadi di Suriah. Pertama, kondisi politik dalam negeri Suriah yang sedang dilanda konflik dianggap tidak menguntungkan bagi kepentingan politik AS.

Kedua, menguatnya pengaruh gerakan Islam seperti Ikhwanul Muslimin di beberapa negara Timur Tengah pasca Arab Spring menjadi kendala tersendiri bagi AS untuk menyerang dan meruntuhkan rezim Basyar Asad yang didukung kelompok Syiah.

Ketiga, krisis ekonomi yang melanda negara-negara Eropa mendorong AS untuk mengurangi operasi militernya. Sebagaimana dimaklumi bahwa AS tengah memangkas anggaran militernya akibat krisis finansial yang melanda negeri adidaya tersebut. Pada akhirnya strategi politik yang dimainkan negara-negara seperti AS, Rusia dan Cina dapat menghambat proses demokratisasi dan perdamaian di Suriah yang jika dibiarkan akan mengarah pada perang kawasan yang jelas sangat berbahaya bagi perkembangan sosial, politik dan ekonomi di Timur Tengah.

Indonesia Serukan Reformasi Dewan Keamanan PBB
Presiden Yudhoyono dalam pidatonya di depan Dewan Keamanan PBB menyoroti tidak cukupnya sistem dan instrumen perdamaian yang telah ada untuk menyelesaikan konflik yang tengah dihadapi oleh dunia saat ini. Hal ini tercermin dari konflik Suriah, dunia internasional menyaksikan betapa kondisi kemanusiaan di Suriah semakin memburuk sebagai akibat dari eskalasi kekerasan, namun di lain pihak PBB seolah-olah lumpuh dan tidak berdaya untuk mengambil langkah-langkah tegas yang dibutuhkan. 

Oleh karena itu, Indonesia kembali menyerukan penghentian berbagai tindak kekerasan di Suriah yang telah memakan korban jiwa tidak sedikit, dan mendesak agar Dewan Keamanan PBB satu suara dan bersikap tegas sesuai mandat Piagam PBB, untuk mengatasi krisis tersebut.

Di lain pihak, Indonesia mengakui bahwa situasi perdamaian dunia kini telah jauh membaik dibandingkan abad sebelumnya. Dengan berakhirnya era Perang Dingin, dunia kini memasuki periode "warm peace". Namun, arsitektur keamanan dunia masih terpaku pada struktur abad ke-20 yang sudah ketinggalan zaman. Upaya perlu dilakukan agar "warm peace" dapat berkembang menjadi "total peace".

Untuk itu, dikemukakan Presiden, cara dan pendekatan baru harus ditempuh. Dunia internasional harus mengembangkan pola pikir strategisnya. Harus diakui bahwa sisa-sisa pola pikir Perang Dingin masih membekas. Demi perdamaian jangka panjang yang diperoleh melalui saling percaya, pola pikir tersebut harus ditinggalkan. Salah satunya adalah melalui Reformasi Dewan Keamanan PBB, menjadi Dewan yang mampu mencerminkan dan menghadapi tantangan pada abad ke-21.

Perbandingan Kekuatan Militer Turky-Suriah

2 komentar:

Anonim mengatakan...

ve been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thx again

Anonim mengatakan...

I just added this feed to my bookmarks. I have to say, I very much enjoy reading your blogs. Thanks!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...